Kalurahan Tirtonirmolo

Tirtonirmolo, 19 Mei 2025 – Bertempat di ruang rapat Kalurahan Tirtonirmolo, Senin pagi pukul 09.00 WIB, Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kalurahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2024, guna menilai efektivitas dan akuntabilitas program-program di tingkat kalurahan.

Monitoring ini dihadiri oleh anggota Komisi A DPRD DIY, antara lain, H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si., M.Ec.Dev. (Fraksi PKS), Syarif Guska Laksana (Fraksi Golkar), Radjut Sukasworo (Fraksi PDI Perjuangan), Hifni Muhammad (Fraksi PKB)

Selain itu, hadir pula dari unsur Kapanewon Kasihan, Panewu Anom Esti Sari Wulan, S.E., serta jajaran pemerintah kalurahan dan para dukuh se-Kalurahan Tirtonirmolo.

Kegiatan diawali dengan paparan dari Lurah Tirtonirmolo, Drs. Subagya, M.Pd., yang menyampaikan capaian pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Ia memaparkan realisasi penggunaan APBKal, termasuk dari sumber Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus), PAD (Pendapatan Asli Desa), serta peran aktif Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Komisi A menyampaikan bahwa monitoring ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anggaran desa telah digunakan secara efektif dan transparan, serta untuk menampung aspirasi langsung dari masyarakat.

Dalam sesi diskusi, para dukuh menyampaikan berbagai harapan warga kepada anggota dewan, terutama mengenai peningkatan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan desa, dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi A menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan masyarakat desa dengan kebijakan di tingkat provinsi.

Panewu Anom Esti Sari Wulan mengapresiasi forum ini sebagai wujud kolaborasi antara legislatif, pemerintah kalurahan, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan monitoring ini tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga menjadi ruang dialog terbuka untuk membangun desa yang lebih mandiri dan maju melalui sinergi lintas sektor.SA