Kalurahan Tirtonirmolo

Bantul – Selasa, 6 Juni 2025 — Bertempat di Gedung Griyo Nirmolo, Kalurahan Tirtonirmolo melaksanakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang membahas tiga agenda utama, yakni tematik kemiskinan, penambahan dan perubahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Master Data Cakupan (MCak), serta pembahasan Indeks Desa tahun 2025.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Tirtonirmolo dan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, antara lain Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tenaga Ahli P3MD Bantul, Panewu Anom Kasihan, Kawat Sosial dan Kawat Kemakmuran Kapanewon Kasihan, Pendamping Desa, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Musyawarah ini menjadi forum penting untuk memperbarui dan memverifikasi data warga miskin serta penerima bantuan sosial, guna memastikan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan di tahun 2025. Selain itu, agenda pembahasan Indeks Desa menjadi bagian strategis dalam penilaian kemandirian dan pembangunan desa yang wajib dilaporkan maksimal hingga 9 Juni 2025, sesuai edaran yang berlaku.

Kepala Dinas Sosial Bantul memberikan apresiasi atas inisiatif dan ketepatan waktu pelaksanaan Muskal ini, khususnya untuk pembahasan Indeks Desa yang dilakukan sebelum batas akhir pengumpulan. Senada dengan hal tersebut, Tenaga Ahli P3MD dan Panewu Anom juga menyampaikan dukungannya, serta mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak selalu bergantung pada bantuan sosial.

"Perlu adanya edukasi terus-menerus kepada warga agar lebih mandiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah," ujar Panewu Anom dalam sambutannya.

Meski telah dilakukan pembahasan mengenai Indeks Desa 2025, hasil akhir dari penilaian belum dapat diumumkan, karena masih harus melalui tahapan verifikasi lanjutan di tingkat kapanewon dan kabupaten.

Muskal Tirtonirmolo ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kebijakan serta memastikan kebijakan sosial yang lebih akurat dan berkeadilan di tingkat kalurahan.